Sunday, November 15, 2015

Perhatikan Ini Bila Membeli Rumah di Perumahan




Beberapa orang memilih untuk membeli rumah di kompleks perumahan. Namun membeli rumah tentu membutuhkan banyak pertimbangan.

Berbagai penawaran yang Anda dapatkan dari pengembang, broker, atau pemilik rumahnya langsung, harus Anda pikiran baik-baik agar tidak salah melangkah.

Berikut ini terdapat enam hal penting yang perlu Anda perhatikan saat memilih rumah di kompleks perumahan.

1. Pengembang
Biasanya, rumah yang dipasarkan oleh pengembang properti masih dalam kondisi belum dibangun. Ini sama saja Anda membeli “janji” pengembang pada saat membeli rumah tersebut karena fisik rumahnya belum jadi.

Untuk itu, Anda harus hati-hati dengan mencari tahu latar belakang pengembang perumahan apakah pengembang tersebut bisa dipercaya, seperti apakah selalu tepat waktu saat serah-terima rumah pada proyek sebelumnya, serta apakah sertifikat atas rumah juga tepat waktu diberikan kepada pembelinya.

2. Masterplan Proyek
Pengembang perumahan pasti punya master plan yang menjadi tema keseluruhan proyek perumahannya. Dengan adanya master plan, arah pembangunan proyeknya menjadi jelas sehingga bisa menjadi identitas proyek dan menjadi bahan promosi pengembang.

Untuk itu. Anda perlu mempelajari dengan baik master plan pengembang untuk mendapatkan gambaran besar atas kawasan perumahan yang akan Anda tempati.

3. Suplai Air Bersih
Pasokan air bersih sudah menjadi masalah klasik di perumahan. Pastikan rumah Anda nanti akan mendapatkan suplai air bersih yang cukup, baik itu dari perusahaan air minum daerah (PDAM) atau bisa juga dengan mengandalkan air sumur.

4. Fasilitas Umum
Pastikan kompeks perumahan yang Anda incar menyediakan sejumlah fasilitas umum dan sosial yang memadai. Misalnya pengelolaan air limbah, sistem keamanan, kolam renang, taman, tempat ibadah, sekolah, tempat kesehatan, dan sebagainya. Semakin banyak fasilitas umum yang tersedia, semakin besar peluang Anda untuk memperoleh keuntungan modal.

5. Kualitas Estate Management
Kualitas yang perlu Anda perhatikan tidak hanya mengenai kualitas fisik bangunan rumah, tetapi juga kualitas jalan, dan lingkungan di kompleks perumahan. Itulah kira-kira ruang lingkup yang menggambarkan Estate Management.

Jadi penting untuk mengetahui apakah pengembang menerapkan Estate Management sehingga pengembangan kompleks perumahan di masa mendatang tidak berubah dari master plan atau kawasan perumahan tidak beralih fungsi dari rencana awalnya.

Dengan menerapkan Estate Management, maka rumah Anda bisa menjadi nilai tambah untuk investasi di masa depan.

6. Kondisi Warga
Anda juga perlu memperhatikan kondisi warga di kompleks perumahan. Warga yang mau bekerja sama untuk menangangi kebutuhkan lingkungan akan membuat lingkungan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk ditinggali.

Wednesday, November 11, 2015

Biaya KPR Bank Selain Cicilan





Membeli properti melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak melulu hanya memikirkan biaya cicilan per bulannya. Namun setiap pembeli juga harus memperhatikan perihal surat bukti kepemilikan serta biaya-biaya tambahan yang ada saat pembelian.

Surat-surat bukti properti tidak selamanya tersedia sesuai keinginan pembeli. Ada saja surat-surat yang belum ditingkatkan statusnya sehingga membutuhkan banyak biaya tambahan guna membuat status kepemilikan properti yang tercantum pada surat menjadi lebih terpercaya.

Misalnya seperti sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) yang ingin ditingkatkan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik). Hal tersebut tentu tidak dilakukan secara gratis, pembeli rumah perlu menyiapkan biaya ekstra yang mungkin saja hadir di awal.

Tak hanya itu, beberapa biaya ekstra lainnya juga perlu dipersiapkan sebelum membeli rumah. Apa saja biaya tersebut?

Biaya Bank
Saat Anda melakukan KPR sudah tentu Anda akan berhubungan dengan pihak bank. Bahkan beberapa pengembang properti telah mempercayakan proses KPR dengan bank pilihannya.

1. Biaya Appraisal: biaya pengecekan sertifikat tanah dan harga jual properti disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Pengaju kredit biasanya akan dikenakan biaya sebesar Rp 300.000 hingga Rp 750.000. Selanjutnya peminjam pun perlu membayar administrasi bank kira-kira sebanyak Rp 250.000–500.000 atau bisa dilihat dari presentasi total pinjaman. Ada juga biaya provisi bank yang perlu disisihkan sebanyak 0,5–1% dari total pinjaman.

2. Biaya asuransi jiwa (sebesar 1-2% dari total pinjaman) dan asuransi kebakaran (sebanyak 1% dari total pinjaman).

Biaya Notaris
Biaya notaris tidak akan lepas dari proses jual beli yang dilakukan karena pihak notaris akan membantu pengurusan berbagai sertifikat dan akta jual beli. Notaris akan membantu proses pemeriksaan sertifikat, perjanjian kredit, AJB (Akta Jual Beli), biaya balik nama, dan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan). Biaya notaris akan berbeda di setiap daerah.

Biaya Pajak
Anda juga perlu membayar pajak. Pajak untuk pembeli properti dikenal dengan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Biaya pajak sejumlah 5% dikali besarnya NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Nilai NJOPTKP akan berbeda di setiap daerah tergantung kebijakan pemerintah di daerah tersebut.

Sumber :

Tuesday, November 10, 2015

Lunasi Pajak Rp 368 Miliar, Bos Properti Ini Dibebaskan Dari Rumah Tahanan




Seorang direktur perusahaan properti di Medan, Sumatera Utara, dibebaskan dari rumah tahanan setelah perusahaan yang dipimpinnya melunasi tunggakan pajak Rp 36,8 miliar.

Direktur berinisial BB tersebut disandera oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepolisian Republik Indonesia pada 4 November 2015. Perusahaan yang dipimpin direktur ini berinisial PT TMIL.

"PT TMIL adalah sebuah perusahaan di bidang real estate yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, dalam keterangannya, Jumat (6/11/2015).

Mekar mengatakan, penyanderaan terhadap BB dilakukan Ditjen Pajak setelah sebelumnya melalui berbagai tahapan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk:
  • Penerbitan Surat Teguran yang diterbitkan pada periode tahun 2006 dan 2009;
  • Penerbitan Surat Paksa diterbitkan pada periode tahun 2006 dan 2010;
  • Tindakan penagihan aktif setelah terbitnya Surat Paksa, antara lain: penyitaan dan pelelangan aset, pemblokiran harta yang tersimpan di bank dan pengusulan pencegahan bepergian keluar negeri.
Penyanderaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-2220/MK.03/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Penanggung pajak yang disandera dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas (seperti dalam kasus ini), atau apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur.

Ditjen Pajak mengimbau bagi Wajib Pajak yang masih mempunyai utang pajak agar segera melunasi utang pajaknya dengan memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun ini, maka Wajib Pajak akan mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Tuesday, November 3, 2015

Update Foto Terbaru 3 November 2015

Update Foto Terbaru 3 November 2015

Blok D Nomor 17 - 20.
Progress pembangunan 90 %
Klik gambar untuk memperbesar



Foto Situasi Lokasi Blok D
Klik gambar untuk memperbesar
 



Pembangunan Blok D No. 6 - 10 dimulai
Klik gambar untuk memperbesar



Informasi & Pertanyaan :
Berry Sembiring
Hp : 0823 6451 6451
PIN BBM : 52185788